Diskusi Publik: Kenaikan Biaya Masuk UPI, 17 juni 2011

Berikut adalah rangkuman Diskusi Publik (DisPub) bersama Direktorat UPI mengenai Kenaikan Biaya Masuk UPI 2011, Jumat 17 Juni 2011 @ PKM Lt.2 (source: Kemendagri REMA)

Presiden REMA: Ali Mahfud
Kita di sini bukan untuk menghakimi.
Yang masih murni untuk pergerakan mahasiswa adalah Pembukaan UUD: “mencerdaskan kehidupan bangsa”

Pendidikan di Indonesia sekarang tidak ubahnya pendidikan saat zaman Belanda. Dimana yang bisa sekolah hanya orang-orang yang memiliki uang. Ini pun terjadi di UPI. Padahal menurut PP No 66 2010 ada jaminan 20% mahasiswa tidak mampu bisa masuk ke universitas.

Saya sungguh menyayangkan, terdapat pernyataan “Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa UPI, pendapatan UPI menjadi meningkat” (Renstra UPI 2006-2010)

Direktorat Renbang: Pak Agus Setiabudi
Pesan untuk DisPub kali ini: “Kritis dan objektif”

Kenaikan biaya berkaitan dengan operasional kampus secara keseluruhan. Tidak ada satu institusi yang bisa berjalan tanpa biaya. Ada satu standar mengenai biaya pendidikan ketika suatu universitas beroperasi.

“Berapa unit cost per mahasiswa per tahun?”
Presiden BEM REMA = 17.000.000 (untuk program studi social)
Teknik 23 juta/mahasiswa/tahun
Kedokteran 55 juta/mahasiswa/tahun

Jika berbicara Pembukaan UUD, pendidikan adalah tanggung jawab Negara. Maka seharusnya pemerintah yang menanggung semuanya. Pemerintah sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk bisa melangsungkan proses pendidikannya.

“Berapa % pemerintah kita telah menanggung biaya untuk universitas?”
UPI = 33% dari kebutuhan ideal biaya operasional universitas.
“Berapa % yang diberikan mahasiswa?” >> 11%
Dari pemerintah dan dari mahasiswa, baru mencapai 44% dari total kebutuhan operasional.
Oleh karena itu kita belum berjalan dengan standar operasional yang ideal.
Real: 47% dari pemerintah, mahasiswa 16% (total 63%)
UPI bekerjasama dengan berbagai instansi dan pemberi mahasiswa sehingga bisa menutupi 37%. Kerja sama bukan sesuatu yang fix (belum tentu setiap tahun akan mendapat dana yang sama).
UPI tentu tidak puas jika melaksanakan operasional yang rutin. Kita menginginkan peningkatan kualitas dalam berbagai hal.

Dari sisi kebutuhan -> meningkat,
Pendapatan -> tetap

Rujukan aktivitas UPI sekarang adalah Renstra UPI 2011-2015.
Status UPI = dalam masa transformasi
Rencana ke depan: ada subsidi silang (dari mahasiswa yang mampu -> mahasiswa yang tidak mampu).

Silahkan pantau apakah ada peningkatan dalam pelayanan fasilitas. Dan ingat, bahwa UPI memiliki kampus daerah.

Direktorat Kemahasiswaan: Pak Cecep
Mahasiswa = makhluk berpikir
Bukan layak tidak layak, tapi ini masalah rasionalisasi.

“Kami menjamin tidak akan main-main, sepeser pun.”
Bagaimana jaminan bagi mahasiswa yang tidak mampu? -> tanyakan pada Renbang
“Saya ingin di kampus ini tidak ada mahasiswa yang tidak kuliah karena tidak mampu (karena tidak registrasi/mendaftarkan diri)”

Direktorat Akademik: Pak Asep
Apa yang jadi focus akademik: “memberi pelayanan terbaik (optimal) bagi mahasiswa”
Kami tidak akan pernah membedakan mahasiswa berdasarkan jalur masuk. Jika itu ada, maka itulah yang dinamakan pengkastaan dunia pendidikan. Banyak yang ditata, salah satunya adalah informasi akademik (registrasi) -> berdampak ke prodi.

Dari pemerintah, kuota masuk univ: (di UPI = 7200)
Non SNMPTN (40%, 2800) -> jalur ini bukan semata-mata mencari uang. Ini ada bagi “siapa pun” yang ingin dan mampu masuk UPI. (tidak mendapat bantuan, karena sesuai kemampuan)
SNMPTN (60%, 4200) -> bidik misi. Yang tidak mampu? -> sedang diusahakan dana bantuan bagi mahasiswa tidak mampu.

Silahkan buat infak bagi mahasiswa yang tidak mampu (fasilitasi oleh BEM).

Q and A
Q1 (Ilmi, Bidik Misi 2010): ada kenaikan -> akan ada subsidi silang. Mohon solusi bagi yang tidak lulus bidik misi. Direktorat keuangan kemana? Transparansi dana?
Q2 (Restu, UKSK): kisaran biaya masuk UPI 12-23 juta, berdasarkan BPS pendapatan masyarakat kurang lebih 1,6 juta -> menunjukkan bahwa angka 12-23 juta masih ‘mahal’. Jika dana mahasiswa digunakan untuk fasilitas, mengapa parkir harus bayar?
Q3: UPI makin merajalela dalam komersialisasi setelah menjadi BHMN. Jika univ kekurangan dana atau ada permasalahan, mengapa harus ditangguhkan pada masyarakat/mahasiswa? Kalau seperti ini, rakyat diperas berkali-kali lipat.

A
Pak Asep:
Bidik misi 450 orang (tidak bisa sembarangan, harus dipantau profilnya, SNMPTN, dsb)
Ada 60 orang yang pindah ke regular (asalnya dari bidik misi) karena SWOT.
SNMPTN undangan bermasalah = ada ketidakpahaman pada masyarakat.
Infak tidak perlu ditolak (mau mangga, nggak juga mangga), seperti mahasiswa bidik misi 2010 yang menyisihkan 2,5% dananya untuk diinfakkan.

Pak Agus:
Kami tidak ingin membebani masyarakat dengan biaya pendidikan. Tetapi pada kenyataannya biaya dari pemerintah belum mencukupi total dana operasional UPI. Kami pun tidak sepenuhnya membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat (dari kerja sama, kita bisa menutupi sekitar 25%). Pembebanan kepada masyarakat adalah pilihan terakhir.

Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu = bukan skema utama, ini adalah skema kesempatan (bagi yang mau berinfak). Untuk yang benar-benar tidak mampu, ada jalur khusus = ex. Bidik Misi. Bantuan disesuaikan kebutuhan mahasiswa. Yang harus 100% dibanntu 100%, yang 5% dibantu 5%.

Kegiatan kemahasiswaan, kesehatan, penyelenggaraan perkuliahan, internet -> silahkan pantau, apakah ada peningkatan kualitas atau tidak?
Fasilitas parkir -> butuh forum khusus untuk membicarakannya

Beasiswa 2010 = ada 5000 mahasiswa yang terangkul (data ada di Pak Cecep)

Pak Cecep
“Anda dan saya sebenarnya sama, saya ada di posisi mahasiswa”
Apa yang berasal dari mahasiswa, akan kembali ke mahasiswa.
Beasiswa itu hanya dititipkan ke univ. Tidak ada dana yang digunakan untuk penyelenggara, kecuali jika memang ada dari pemberi beasiswa. Terkait adanya perbedaan beasiswa yang diterima Mahasiswa Bidik Misi UPI dg univ lain akan ditelusuri bagaimana kucuran dari pusat.

Pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Birokrasi = instrument.
Silahkan usahakan untuk berdialog dengan menteri dsb.

Partisipasi masyarakat ada berdasarkan laskar keadilan.

Taktis dan praktis -> kebijakan

Peningkatan prestasi mahasiswa telah nyata terasa.

Pak Ali:
Dalam system bisnis -> harus berorientasi pada konsumen (mahasiswa), bukan produsen (penyeleggara pendidikan).
Seharusnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
Mari buat list fasilitas apa yang mahasiswa butuhkan:
Internet gratis, penggunaan gedung gratis, fasilitas olahraga gratis, parkir gratis, asrama gratis, kesehatan gratis, dll.

Ada dana dari univ untuk mehasiswa yang butuh bantuan.

Transparasi APBN, APBD, RKAT,…

Janji direktorat:
Terbuka untuk diskusi

*end*

PERNYATAAN SIKAP SK REKTOR

PERNYATAAN SIKAP

TOLAK INTERVENSI DAN KOMERSIALISASI UPI

HIDUP MAHASISWA!!! HIDUP RAKYAT INDONESIA!!!

Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998, sejak saat itu pula muncul babak baru mimpi dan harapan akan kondisi yang lebih baik dari Republik Indonesia kita tercinta ini. Harapan tersebut tidak terbatas pada sebuah tatanan demokrasi yang menjadi antitesa pemerintahan orde baru yang berhasil menancapkan pola kepemimpinan otoriterisme terpusat selama 32 tahun.

Terpuruknya ekonomi nasional, maraknya kasus korupsi yang terstruktur, tingginya tingkat pengangguran, mahalnya biaya pendidikan dan rendahnya aksebilitas terhadap pendidikan bagi kaum marginal merupakan permasalahan utama yang menggelayuti bangsa ini.

12 tahun sudah reformasi di Indonesia sejak turunnya rezim orde baru, namun sampai detik ini masih menyisakan permasalahan-permasalahan bahkan muncul kembali permasalahan era orde baru atas pengekangan dan pembredelan serta intervensi universitas atas kebebasan berfikir mahasiswa lewat organisasi kemahasiswaan. Hal itu ditandai dengan munculnya Peraturan Rektor UPI No. 8052/H40/HK/2010 tentang Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UPI yang merupakan cerminan intervensi total atas ormawa dan dominasi birokrat atas aktivitas-aktivitasnya yang kembali pada masa orde baru ketika masa NKK/BKK dijalankan.

Masalah yang kemudian muncul pasca reformasi adalah komersialisasi pendidikan terutama pendidikan tinggi. Sehingga aksesibilitas pendidikan tinggi merupakan langit tingkat ke tujuh bagi mahasiswa dengan ekonomi kelas bawah, padahal dalam pembukaan UUD 1945 pun tertera bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun jika komersialisasi tetap ada maka perlu adanya perubahan atas pembukaan UUD 1945 sehingga berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsawan”. Babak baru komersialisasi di UPI ditandai dengan PP No. 6 tahun 2004 yang mengubah status UPI menjadi BHMN. Mulai saat itu pendidikan di UPI seolah hak aristocrat dan bangsawan.

Fenomena lain yang kemudian muncul adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor No 0654/H40/KU/2011 dengan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru UPI jalur SNMPTN tahun 2011/2012. Biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa baru berkisar antara 12.500.000-17.500.000. Hal ini merupakan kejutan yang luar biasa bagi mahasiswa dan orang tua didik yang akan menyekolahkan anaknya di UPI. Dari tahun 2007-2011 tercatat kenaikan beamasuk sebesar 337% yang merupakan angka fantastis yang bisa jadi masuk nominasi rekor MURI bahkan rekor dunia atas kenaikan bea masuk Universitas Pendidikan Tinggi. Dalam rentang waktu yang sama terjadi kenaikan SPP sebesar 100%.

Ternyata belum berhenti sampai disana, UPI kembali membuktikan sebagai kampus bangsawan dan aristocrat dengan ditandai munculnya Peraturan Rektor No 2050/UN40/HK/2011 tentang pemberlakuan tariff parker berbayar yang menghasilkan angka minimal 2.1 Milyar per tahun. Pada BAB V dalam peraturan tersebut (Disinsetif) dari pasalnya menyatakan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor yang akan menggunakan fasilitas penyimpanan kendaraan di kawasan universitas dikenakan disinsentif, kecuali kendaraan dinas operasional, dinas pejabat structural universitas, kendaraan tamu universitas, fakultas, dan unit kerja lainnya di lingkungan UPI. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa mahasiswa tidak dikecualikan juga seperti para pejabat tersebut? Hal ini juga mempertegas bau busuk komersialisasi fasilitas parker di UPI.

Mahasiswa merupakan stakeholder dari UPI, bahkan stakeholder terbesar yang tercatat lebih dari 34.000 mahasiswa. Dalam asas demokrasi, jelas harus ada keterwakilan suara atas kebijakan yang akan diambil oleh pihak universitas. Sampai detik ini, hingga pernyataan sikap ini dibuat, mahasiswa masih menjadi objek kebijakan dari pihak universitas.

Dengan berbagai fenomena yang muncul, mulai dari intervensi universitas atas organisasi kemahasiswaan hingga komersialisasi fasilitas dan pendidikan di UPI. Maka kami atas nama seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan:

  1. Menolak atas pemberlakuan Peraturan Rektor No. 8052/H40/HK/2010 tentang organisasi kemahasiswaan di lingkungan UPI yang merupakan bentuk intervensi universitas atas organisasi kemahasiswaan dan menuntut pencabutan atas peraturan tersebut sebagai bentuk kedaulatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.
  2. Menolak atas pemberlakuan Keputusan Rektor No. 0654/H40/KU/2011 tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa baru UPI jalur SNMPTN tahun akademik 2011/2012 yang merupakan bentuk komersialisasi atas pendidikan di UPI dan menuntut pencabutan atas peraturan tersebut sebagai bentuk hilangnya komersialisasi pendidikan di UPI.
  3. Menolak atas pemberlakuan Peraturan Rektor No. 2050/UN40/HK/2011 tentang pemberlakuan tarif parkir berbayar yang merupakan bentuk komersialisasi atas fasilitas Negara yang menjadi hak guna pakai dari UPI dan menuntut pencabutan atas peraturan tersebut sebagai bentuk dihapusnya komersialisasi fasilitas di UPI.
  4. Menuntut dilibatkannya mahasiswa sebagai stakeholder terbesar UPI yang direpresentasikan oleh organisasi kemahasiswaan dalam setiap pengambilan kebijakan baik dalam hal kebijakan kemahasiswaan atau kebijakan-kebijakan lain yang mempunyai efek kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Demikian pernyataan sikap dan tuntutan ini kami sampaikan. Semoga sikap kritis ini dapat menjadi sebuah pijakan bagi universitas dan untuk bersama-sama membangun UPI yang bebas intervensi dan komersialisasi baik atas pendidikan dan fasilitas.

Atas Nama Mahasiswa & Seluruh Ormawa UPI

Presiden REMA UPI

Ali Mahfud

Parkir UPI yang berbayar.. Yes or No ?

Hidup Mahasiswa !!

salam kepada seluruh civitas akademika UPI..

Rekan-rekan.. Tahukah bahwasanya saat ini dan hingga detik ini isu mengenai PARKIR BERBAYAR di UPI belum SELESAI. Adanya kebijakan kampus beberapa pekan lalu yang mengabarkan PARKIR di UPI akan BERBAYAR menimbulkan segenap polemik dan opini-opini yang beraneka ragam dari berbagai macam kalangan mahasiswa UPI. Pertemuan yang diadakan oleh BEM REMA UPI & KOMITE TOLAK PARKIR BERBAYAR bersama Pembantu Rektor II beberapa pekan lalu meski sudah 2 kali berjumpa dan membahas bersama tetap tidak menemukan solusi agar parkir tidak berbayar meskipun sudah dilayangkan penjelasan dan penolakan-penolakan dari pihak mahasiswa.

Estimasi riset pada kendaraan bermotor roda dua di UPI yang keluar-masuk dalam waktu 4 jam bisa menembus angka 7000 kendaraan. Bila dalam 1 hari ada waktu 8 jam yang terpakai untuk keluar-masuk kendaraan di UPI maka dalam 1 hari akan ada 14000 kendaraan yang apabila dihitung dengan rupiah 1000 x 14000 = Rp 14.ooo.ooo,00. Apabila dalam 1 tahun [14.000.000 x 30 (hari) x 12 (bulan) = anda bisa bayangkan sendiri berapa ??? ].

Hal ini menjadikan parkir sebagai ladang bisnis yang sangat menguntungkan dan tahukah anda kalau “KITA (MAHASISWA)” lah yang menjadi Objek bisnis ini.. Jika hari ini PARKIR BERBAYAR, bisa jadi 2 tahun berikutnya fasilitas-fasilitas lainnya akan dikenakan tarif berbayar..

“2 tahun kedepan kalo ke toilet bayar ga ya di kampus UPI?”

Ini Opini kami.. bagaimana dengan anda ?

ayo mari bersama kita satukan langkah kita !!! HIDUP MAHASISWA !!

sekian dan wassalam

-BEM REMA UPI 2011-

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.