Diskusi Publik: Kenaikan Biaya Masuk UPI, 17 juni 2011

Berikut adalah rangkuman Diskusi Publik (DisPub) bersama Direktorat UPI mengenai Kenaikan Biaya Masuk UPI 2011, Jumat 17 Juni 2011 @ PKM Lt.2 (source: Kemendagri REMA)

Presiden REMA: Ali Mahfud
Kita di sini bukan untuk menghakimi.
Yang masih murni untuk pergerakan mahasiswa adalah Pembukaan UUD: “mencerdaskan kehidupan bangsa”

Pendidikan di Indonesia sekarang tidak ubahnya pendidikan saat zaman Belanda. Dimana yang bisa sekolah hanya orang-orang yang memiliki uang. Ini pun terjadi di UPI. Padahal menurut PP No 66 2010 ada jaminan 20% mahasiswa tidak mampu bisa masuk ke universitas.

Saya sungguh menyayangkan, terdapat pernyataan “Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa UPI, pendapatan UPI menjadi meningkat” (Renstra UPI 2006-2010)

Direktorat Renbang: Pak Agus Setiabudi
Pesan untuk DisPub kali ini: “Kritis dan objektif”

Kenaikan biaya berkaitan dengan operasional kampus secara keseluruhan. Tidak ada satu institusi yang bisa berjalan tanpa biaya. Ada satu standar mengenai biaya pendidikan ketika suatu universitas beroperasi.

“Berapa unit cost per mahasiswa per tahun?”
Presiden BEM REMA = 17.000.000 (untuk program studi social)
Teknik 23 juta/mahasiswa/tahun
Kedokteran 55 juta/mahasiswa/tahun

Jika berbicara Pembukaan UUD, pendidikan adalah tanggung jawab Negara. Maka seharusnya pemerintah yang menanggung semuanya. Pemerintah sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk bisa melangsungkan proses pendidikannya.

“Berapa % pemerintah kita telah menanggung biaya untuk universitas?”
UPI = 33% dari kebutuhan ideal biaya operasional universitas.
“Berapa % yang diberikan mahasiswa?” >> 11%
Dari pemerintah dan dari mahasiswa, baru mencapai 44% dari total kebutuhan operasional.
Oleh karena itu kita belum berjalan dengan standar operasional yang ideal.
Real: 47% dari pemerintah, mahasiswa 16% (total 63%)
UPI bekerjasama dengan berbagai instansi dan pemberi mahasiswa sehingga bisa menutupi 37%. Kerja sama bukan sesuatu yang fix (belum tentu setiap tahun akan mendapat dana yang sama).
UPI tentu tidak puas jika melaksanakan operasional yang rutin. Kita menginginkan peningkatan kualitas dalam berbagai hal.

Dari sisi kebutuhan -> meningkat,
Pendapatan -> tetap

Rujukan aktivitas UPI sekarang adalah Renstra UPI 2011-2015.
Status UPI = dalam masa transformasi
Rencana ke depan: ada subsidi silang (dari mahasiswa yang mampu -> mahasiswa yang tidak mampu).

Silahkan pantau apakah ada peningkatan dalam pelayanan fasilitas. Dan ingat, bahwa UPI memiliki kampus daerah.

Direktorat Kemahasiswaan: Pak Cecep
Mahasiswa = makhluk berpikir
Bukan layak tidak layak, tapi ini masalah rasionalisasi.

“Kami menjamin tidak akan main-main, sepeser pun.”
Bagaimana jaminan bagi mahasiswa yang tidak mampu? -> tanyakan pada Renbang
“Saya ingin di kampus ini tidak ada mahasiswa yang tidak kuliah karena tidak mampu (karena tidak registrasi/mendaftarkan diri)”

Direktorat Akademik: Pak Asep
Apa yang jadi focus akademik: “memberi pelayanan terbaik (optimal) bagi mahasiswa”
Kami tidak akan pernah membedakan mahasiswa berdasarkan jalur masuk. Jika itu ada, maka itulah yang dinamakan pengkastaan dunia pendidikan. Banyak yang ditata, salah satunya adalah informasi akademik (registrasi) -> berdampak ke prodi.

Dari pemerintah, kuota masuk univ: (di UPI = 7200)
Non SNMPTN (40%, 2800) -> jalur ini bukan semata-mata mencari uang. Ini ada bagi “siapa pun” yang ingin dan mampu masuk UPI. (tidak mendapat bantuan, karena sesuai kemampuan)
SNMPTN (60%, 4200) -> bidik misi. Yang tidak mampu? -> sedang diusahakan dana bantuan bagi mahasiswa tidak mampu.

Silahkan buat infak bagi mahasiswa yang tidak mampu (fasilitasi oleh BEM).

Q and A
Q1 (Ilmi, Bidik Misi 2010): ada kenaikan -> akan ada subsidi silang. Mohon solusi bagi yang tidak lulus bidik misi. Direktorat keuangan kemana? Transparansi dana?
Q2 (Restu, UKSK): kisaran biaya masuk UPI 12-23 juta, berdasarkan BPS pendapatan masyarakat kurang lebih 1,6 juta -> menunjukkan bahwa angka 12-23 juta masih ‘mahal’. Jika dana mahasiswa digunakan untuk fasilitas, mengapa parkir harus bayar?
Q3: UPI makin merajalela dalam komersialisasi setelah menjadi BHMN. Jika univ kekurangan dana atau ada permasalahan, mengapa harus ditangguhkan pada masyarakat/mahasiswa? Kalau seperti ini, rakyat diperas berkali-kali lipat.

A
Pak Asep:
Bidik misi 450 orang (tidak bisa sembarangan, harus dipantau profilnya, SNMPTN, dsb)
Ada 60 orang yang pindah ke regular (asalnya dari bidik misi) karena SWOT.
SNMPTN undangan bermasalah = ada ketidakpahaman pada masyarakat.
Infak tidak perlu ditolak (mau mangga, nggak juga mangga), seperti mahasiswa bidik misi 2010 yang menyisihkan 2,5% dananya untuk diinfakkan.

Pak Agus:
Kami tidak ingin membebani masyarakat dengan biaya pendidikan. Tetapi pada kenyataannya biaya dari pemerintah belum mencukupi total dana operasional UPI. Kami pun tidak sepenuhnya membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat (dari kerja sama, kita bisa menutupi sekitar 25%). Pembebanan kepada masyarakat adalah pilihan terakhir.

Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu = bukan skema utama, ini adalah skema kesempatan (bagi yang mau berinfak). Untuk yang benar-benar tidak mampu, ada jalur khusus = ex. Bidik Misi. Bantuan disesuaikan kebutuhan mahasiswa. Yang harus 100% dibanntu 100%, yang 5% dibantu 5%.

Kegiatan kemahasiswaan, kesehatan, penyelenggaraan perkuliahan, internet -> silahkan pantau, apakah ada peningkatan kualitas atau tidak?
Fasilitas parkir -> butuh forum khusus untuk membicarakannya

Beasiswa 2010 = ada 5000 mahasiswa yang terangkul (data ada di Pak Cecep)

Pak Cecep
“Anda dan saya sebenarnya sama, saya ada di posisi mahasiswa”
Apa yang berasal dari mahasiswa, akan kembali ke mahasiswa.
Beasiswa itu hanya dititipkan ke univ. Tidak ada dana yang digunakan untuk penyelenggara, kecuali jika memang ada dari pemberi beasiswa. Terkait adanya perbedaan beasiswa yang diterima Mahasiswa Bidik Misi UPI dg univ lain akan ditelusuri bagaimana kucuran dari pusat.

Pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Birokrasi = instrument.
Silahkan usahakan untuk berdialog dengan menteri dsb.

Partisipasi masyarakat ada berdasarkan laskar keadilan.

Taktis dan praktis -> kebijakan

Peningkatan prestasi mahasiswa telah nyata terasa.

Pak Ali:
Dalam system bisnis -> harus berorientasi pada konsumen (mahasiswa), bukan produsen (penyeleggara pendidikan).
Seharusnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
Mari buat list fasilitas apa yang mahasiswa butuhkan:
Internet gratis, penggunaan gedung gratis, fasilitas olahraga gratis, parkir gratis, asrama gratis, kesehatan gratis, dll.

Ada dana dari univ untuk mehasiswa yang butuh bantuan.

Transparasi APBN, APBD, RKAT,…

Janji direktorat:
Terbuka untuk diskusi

*end*